VPN dengan server di Honduras

Penyedia dan pengguna yang memiliki alamat IP publik yang menjadi sumber alamat privat harus mencatat siapa yang menggunakan layanan tersebut, berdasarkan tanggal dan waktu, selama sedikitnya tiga puluh hari, dan CONATEL menyimpan daftar para pemilik alamat tersebut (pasal 37). Perusahaan harus menyesuaikan sistemnya untuk menangkap dan mengalihkan komunikasi (pasal 38), dan tidak boleh memberi tahu pelanggan bahwa penyadapan sedang berlangsung (pasal 51).

Dekret 84-2026 (22 Mei 2026) mewajibkan perusahaan jaringan, komunikasi, dan perbankan untuk menyediakan apa yang diwajibkan pengadilan, dalam waktu 24 jam untuk penyadapan (pasal 3), serta menyediakan unit permanen yang menjawab secara waktu nyata atas permintaan Kejaksaan Umum. Dekret ini mengubah pasal 522 KUHP untuk mengenakan denda kepada perusahaan komunikasi yang dengan sengaja tidak mendaftarkan, memverifikasi, menyimpan, atau memperbarui data pelanggan. Apakah operator VPN merupakan penyedia komunikasi berdasarkan ketentuan ini belum dipastikan.

KUHP membatasi ujaran melalui tindak pidana injuria dan calumnia.

KUHP tetap memuat tindak pidana injuria dan calumnia. Calumnia adalah menuduhkan suatu tindak pidana secara palsu dengan mengetahui bahwa tuduhan itu palsu atau dengan mengabaikan kebenaran secara sembrono.

Penyadapan berdasarkan undang-undang 2012 merupakan urusan pengadilan: Unit Penyadapan (UIC) melaksanakan penyadapan yang diperintahkan pengadilan (pasal 23), seorang hakim penjamin yang ditugaskan oleh badan yudisial dan seorang jaksa ikut serta dalam setiap penyadapan (pasal 34), dan suatu perintah berlaku paling lama tiga bulan serta dapat diperpanjang hingga tiga periode tambahan (pasal 32). UIC berada di Direktorat Investigasi dan Intelijen, di bawah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional eksekutif (pasal 33).

Bagian konsiderans undang-undang 2012 mengutip pasal 100 Konstitusi, yang mengakui ketaktergangguan dan kerahasiaan komunikasi, pos, telegraf, dan telepon, terutama.

Dekret 84-2026 diterbitkan setelah pendapat Mahkamah Agung pada 16 Maret 2026 yang, dalam bagian konsiderans dekret itu sendiri, mendukung sebagian besar reformasinya dan mencantumkan pasal 373, 374, 375, dan 522 di antaranya, tetapi tidak pasal 587 tentang asosiasi teroris; Komite Kebebasan Berekspresi menyatakan bahwa dekret tersebut tidak menetapkan pengawasan eksternal atas akses datanya. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.