VPN dengan server di Slovakia

Berdasarkan § 112(2) Undang-Undang No. 452/2021, badan usaha wajib menyimpan data lalu lintas, data lokasi, dan data pihak yang berkomunikasi yang tercakup dalam persetujuan pengadilan berdasarkan § 117 atau perintah pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan § 117(6), penyedia layanan yang tersedia untuk umum wajib memberikan kepada aparat penegak hukum semua data tersebut yang dimilikinya.

Otoritas negara lainnya memerlukan persetujuan tertulis hakim, yang masa berlakunya dapat diperpanjang oleh permintaan baru paling lama enam bulan setiap kali. Dalam keadaan mendesak yang menyangkut pertahanan atau keamanan negara, data dapat diberikan terlebih dahulu, tetapi jika hakim tidak memberikan persetujuan dalam 24 jam, informasi tersebut harus dimusnahkan. Belum dipastikan apakah kewajiban ini berlaku bagi operator VPN.

Berdasarkan § 85 Undang-Undang Perjudian (No. 30/2019), regulator menyimpan daftar situs web dan aplikasi seluler yang menawarkan permainan internet tanpa lisensi individual. Penyedia jaringan atau layanan komunikasi elektronik wajib memblokir akses ke situs yang tercantum dalam daftar (§ 85(12)), dan penyedia layanan pembayaran wajib menghentikan pembayaran ke rekening yang tercantum dalam daftar.

Definisi Undang-Undang tersebut mengenai penawaran terlarang mencakup ajakan untuk menggunakan alat yang mengakali pemblokiran geografis atau pemblokiran oleh penyedia akses.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana bagi tindakan mencemarkan nama baik suatu bangsa, bahasa, ras, atau kelompok etnis di muka umum, atau kelompok maupun individu berdasarkan ras, kewarganegaraan, asal-usul, warna kulit, atau agama yang sebenarnya atau yang diduga (§ 423, satu hingga tiga tahun), serta hasutan di muka umum untuk melakukan kekerasan atau kebencian terhadap kelompok tersebut, atau untuk membatasi hak-haknya (§ 424, hingga tiga tahun, dua hingga enam tahun dalam keadaan yang memberatkan). Penyebaran materi ekstremis (§ 422b) diancam pidana satu hingga lima tahun.

Menurut kantor berita TASR, pada Mei 2024 Mahkamah Konstitusi memerintahkan Badan Informasi Slovakia (SIS) untuk memusnahkan hasil operasi penyadapan pada pertengahan 2000-an yang menyangkut seorang pengadu, yang hak-hak dasarnya dinyatakan dilanggar oleh mahkamah karena badan tersebut tidak memusnahkan hasilnya. Menurut laporan yang sama, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan pada 2021 bahwa hak privasi pengadu tersebut telah dilanggar.

Urutan baris didasarkan pada skor keamanan, dan lokasi server bukanlah rekomendasi.