VPN dengan server di Tunisia

Jaksa, hakim penyidik, atau petugas kepolisian kehakiman yang mendapat wewenang secara tertulis dapat memerintahkan penyerahan data tersimpan, lalu lintas, atau pengguna, menyita sistem, dan mengumpulkan data lalu lintas secara waktu nyata (pasal 9); jaksa atau hakim penyidik dapat menyadap komunikasi tersangka melalui keputusan tertulis yang disertai alasan (pasal 10). Belum dipastikan apakah operator VPN merupakan penyedia layanan komunikasi berdasarkan dekret tersebut.

Pelanggaran hak cipta secara daring untuk memperoleh keuntungan atau merugikan orang lain dikenai hukuman penjara selama satu bulan hingga satu tahun dan denda 50.000 dinar, atau salah satunya (pasal 25); memproduksi, menerbitkan, menyediakan, atau memiliki data pornografi yang menampilkan anak dikenai hukuman penjara enam tahun dan denda 50.000 dinar (pasal 26). Putusan pada Agustus 2011 yang melarang konten web pornografi dibatalkan oleh Mahkamah Kasasi pada 22 Februari 2012, yang mengembalikan perkara tersebut ke pengadilan banding.

Sebagaimana diterbitkan pada 2022, pasal 24 menghukum dengan penjara lima tahun dan denda 50.000 dinar siapa pun yang dengan sengaja menggunakan sistem informasi untuk memproduksi, menyebarkan, atau mengirim berita palsu, rumor, atau dokumen palsu dengan tujuan merugikan hak orang lain, keamanan publik, atau pertahanan nasional, atau menyebarkan teror.

Hukuman yang sama berlaku untuk penerbitan informasi palsu atau data pribadi untuk memfitnah, merusak reputasi, menimbulkan kerugian finansial atau moral, atau menghasut serangan maupun ujaran kebencian; hukuman tersebut dilipatgandakan jika sasarannya adalah pejabat publik.

Inkyfada melaporkan bahwa sebagian besar proses hukum berdasarkan dekret tersebut bertumpu pada pasal ini. Menurut Webdo, Lembaran Negara pada 30 September 2026 menerbitkan pasal 24 yang telah ditulis ulang: pelanggaran pertama dikenai denda 10.000 hingga 20.000 dinar, bukan hukuman penjara, sedangkan hukuman penjara enam bulan dan denda 50.000 dinar tetap berlaku untuk pelanggaran berulang.

Konstitusi 2022 (pasal 30) mewajibkan negara melindungi privasi serta kerahasiaan surat-menyurat, komunikasi, dan data pribadi. Dekret tersebut diterbitkan oleh Presiden berdasarkan dekret presiden 2021-117 tentang langkah-langkah luar biasa. Dewan Yudisial Tertinggi dibubarkan pada Februari 2022, dan pada 1 Juni 2022 sebuah dekret presiden memberhentikan 57 hakim dan jaksa.

Pengadilan Administratif Tunis memerintahkan 49 dari mereka dipulihkan pada Agustus 2022; Amnesty International melaporkan pada September 2022 bahwa Kementerian Kehakiman belum mematuhinya. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.