VPN dengan server di Malaysia

Menteri juga dapat membuat aturan yang mewajibkan pemegang lisensi menyimpan dan mempertahankan catatan (pasal 268).

Undang-Undang perubahan tahun 2025, yang berlaku sejak 11 Februari 2025, memungkinkan polisi dan petugas yang berwenang menerbitkan pemberitahuan untuk mempertahankan data komunikasi dan mengungkapkannya untuk penyelidikan berdasarkan Undang-Undang tersebut; ketentuan tentang pemeliharaan data itu dibiarkan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan Menteri. Apakah operator VPN merupakan pemegang lisensi berdasarkan Undang-Undang tersebut belum dipastikan.

Undang-Undang Keamanan Daring 2025 berlaku bagi penyedia layanan aplikasi dan layanan aplikasi konten yang dilisensikan berdasarkan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia; platform media sosial atau pesan dengan lebih dari delapan juta pengguna di Malaysia wajib memiliki lisensi. Materi pelecehan seksual terhadap anak dan penipuan keuangan merupakan konten berbahaya prioritas, yang harus dihapus atau diblokir dengan urgensi tertinggi; hasutan untuk melakukan kekerasan atau terorisme, konten cabul, dan promosi narkoba juga tercantum.

Pasal 233 menetapkan sebagai pelanggaran tindakan mengirimkan melalui jaringan atau layanan aplikasi suatu komunikasi yang cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam, atau sangat menyinggung, dengan maksud mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau melecehkan, bahkan tanpa mengungkapkan identitas; sejak Februari 2025, ketentuan ini juga mencakup konten yang dikirim untuk melakukan penipuan atau ketidakjujuran. Dendanya mencapai RM500,000 atau hukuman penjara dua tahun, dengan tambahan RM5,000 per hari selama pelanggaran berlanjut; lima tahun jika korbannya anak di bawah umur.

Pada 19 Agustus 2025, Pengadilan Banding menyatakan bahwa dua istilah dalam pasal 233 sebagaimana berlaku sebelum perubahan tahun 2025, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “offensive” dan “annoy”, inkonstitusional. Pada 6 Februari 2026, Mahkamah Federal yang terdiri atas lima hakim dengan suara bulat membatalkan bagian putusan tersebut, memulihkan kedua kata itu dalam pasal 233(1)(a) sebagai hal yang sesuai dengan Pasal 10(1)(a) Konstitusi Federal, dan menyatakan bahwa penuntutan harus menunjukkan adanya maksud untuk mengganggu.

Penyadapan berdasarkan pasal 252 diizinkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan hakim, secara lisan atau tertulis, dan sertifikat Jaksa Penuntut Umum bahwa tindakan tersebut telah diizinkan merupakan bukti konklusif atas hal itu. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.