VPN dengan server di Irlandia

Data lalu lintas dan lokasi lainnya (Lampiran 2) disimpan selama dua belas bulan hanya jika hakim Pengadilan Tinggi yang ditunjuk, berdasarkan permohonan ex parte dari Menteri, memerintahkannya karena adanya ancaman serius dan nyata, yang sedang berlangsung atau dapat diperkirakan, terhadap keamanan Negara (pasal 3A). Perintah pelestarian mencakup data tertentu (pasal 7A).

Pelanggaran terhadap kewajiban retensi merupakan tindak pidana yang dapat dikenai, berdasarkan dakwaan, denda hingga €500.000 atau pidana penjara lima tahun. Apakah operator VPN merupakan penyedia layanan berdasarkan Undang-Undang tersebut belum dipastikan.

Berdasarkan pasal 40(5A) Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait 2000, pemilik hak cipta atas suatu karya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk memperoleh putusan perintah terhadap perantara yang dikenai Pasal 8(3) Arahan 2001/29/EC. Pengadilan harus mempertimbangkan hak pihak-pihak yang kemungkinan terdampak dan dapat memerintahkan agar seseorang diberi tahu tentang permohonan tersebut.

Undang-Undang Larangan Penghasutan Kebencian 1989 menetapkan sebagai tindak pidana tindakan menerbitkan atau mendistribusikan materi tertulis, atau menggunakan kata-kata maupun perilaku di luar tempat tinggal pribadi, yang mengancam, menghina, atau mencerca dan dimaksudkan atau kemungkinan besar memicu kebencian atas dasar ras, agama, kebangsaan, atau orientasi seksual; hukuman maksimum berdasarkan dakwaan adalah dua tahun. Undang-Undang Peradilan Pidana (Tindak Pidana Kebencian) 2024 tidak mencabutnya.

Undang-Undang Pelecehan, Komunikasi Berbahaya, dan Tindak Pidana Terkait 2020 menghukum pembagian gambar intim tanpa persetujuan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian atau dengan mengabaikan kemungkinan timbulnya kerugian (hingga tujuh tahun berdasarkan dakwaan, pasal 2), serta penerbitan komunikasi yang mengancam atau sangat menyinggung dengan maksud menimbulkan kerugian (hingga dua tahun, pasal 4). Seorang superintenden Garda dapat mewajibkan penyedia layanan untuk mengungkapkan data pengguna (pasal 6 Undang-Undang 2011 sebagaimana digantikan).

Dalam Commissioner of An Garda Síochána and Others (C-140/20), yang diputuskan pada 5 April 2022, Mahkamah Kehakiman memutuskan bahwa hukum Uni Eropa menghalangi retensi umum dan tanpa pembedaan atas data lalu lintas dan lokasi untuk memerangi kejahatan serius.

Perkara tersebut sampai ke Mahkamah Kehakiman dari Mahkamah Agung, melalui banding Negara terhadap putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2018 yang menguatkan keberatan seorang terpidana terhadap Undang-Undang 2011. Mahkamah juga memutuskan bahwa pengadilan nasional tidak boleh membatasi secara temporal dampak dari pernyataan bahwa undang-undang semacam itu tidak sah.

Urutan baris merupakan skor keamanan, dan lokasi server bukan merupakan rekomendasi.