VPN dengan server di Komoro

Penyedia yang tidak dapat melacak penulis karena tidak memiliki data pelanggan menghadapi denda sebesar 10 hingga 50 juta franc Komoro (pasal 136). Atas permintaan jaksa atau perintah hakim pemeriksa, penyedia wajib membantu pengumpulan data lalu lintas atau konten secara waktu nyata (pasal 141, 145); penolakan dikenai hukuman penjara tiga hingga enam bulan (pasal 142).

Penggunaan kriptologi diperbolehkan secara bebas, tetapi penyediaan layanan kriptologi harus dinyatakan kepada menteri (pasal 64–65). Undang-undang ini mengecualikan pertukaran, layanan, dan aplikasi yang khusus untuk pertahanan serta keamanan nasional (pasal 3). Belum dipastikan apakah operator VPN tercakup dalam pasal-pasal tentang retensi.

Penyedia akses wajib memberi tahu pelanggan bahwa terdapat sarana teknis untuk membatasi atau memilih layanan dan menawarkan setidaknya satu sarana tersebut (pasal 107), serta, berdasarkan keputusan hakim yang berwenang, segera menangguhkan akses ke layanan atau konten yang bersangkutan (pasal 108).

Akses internet di kafe siber bagi anak di bawah usia delapan belas tahun mengecualikan situs pornografi, kekerasan, rasis, atau merendahkan martabat (pasal 106). Perjudian daring yang tidak diselenggarakan atau diberikan konsesinya oleh Negara merupakan tindakan melawan hukum (pasal 100).

Jika dilakukan melalui sistem informasi, undang-undang menghukum materi rasis, separatis, atau xenofobik (pasal 121, sepuluh hingga dua puluh tahun), ancaman kematian atau kekerasan (pasal 122, dua hingga lima tahun), ungkapan keterlaluan atau makian yang tidak menuduhkan fakta apa pun (pasal 124, satu hingga lima tahun), serta penyangkalan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 125, tiga hingga lima tahun).

Undang-undang juga menghukum data yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merugikan martabat manusia (pasal 126, satu bulan hingga lima tahun) dan laporan palsu tentang kerugian terhadap orang atau harta benda (pasal 129, enam bulan hingga dua tahun). Penulis unggahan dilacak melalui data identifikasi dalam pasal 116 dan data pelanggan dalam pasal 136, yang dapat diminta oleh otoritas kehakiman untuk diserahkan oleh penyedia (pasal 116).

Menyadap, menunda, atau menyimpan komunikasi dan data lalu lintasnya tanpa persetujuan pengguna melanggar kerahasiaan korespondensi elektronik, termasuk penyedia akses internet (pasal 77); penyadapan transmisi nonpublik merupakan tindak pidana kecuali dilakukan berdasarkan surat perintah hakim atau pengecualian lain yang tercantum (pasal 71).

Pengumpulan secara waktu nyata dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah hakim (pasal 141, 145). Undang-undang ini tidak membentuk badan pengawasan tersendiri untuk penyadapan. Urutan baris merupakan skor keamanan, dan lokasi server bukanlah rekomendasi.