VPN dengan server di Bulgaria

Perubahan yang dipublikasikan dalam State Gazette No. 95 tahun 2025 memperluas pasal 251b(2) hingga mencakup proses hukum atas pelanggaran pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Persaingan; Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tersebut inkonstitusional dalam putusan no. 8 tanggal 23 Juni 2026. Apakah operator VPN merupakan penyedia berdasarkan ketentuan ini belum dipastikan.

Menurut publikasi perdagangan KIK-Info, direktur eksekutif Badan Pendapatan Nasional mengeluarkan keputusan yang mengidentifikasi situs web yang menawarkan perjudian tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Perjudian. Jika sebuah situs masih dapat diakses di Bulgaria setelah batas waktu tiga hari, badan tersebut merujuk perkara itu ke pengadilan, kemudian Pengadilan Distrik Sofia memerintahkan penyedia internet Bulgaria untuk memblokir akses ke halaman-halaman tersebut beserta subdomainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghukum penghinaan (pasal 146), pencemaran nama baik (pasal 147), serta pengajaran atau penghasutan terhadap diskriminasi, kekerasan, atau kebencian berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul, kewarganegaraan, etnisitas, atau orientasi seksual (pasal 162(1)).

Data yang diretensi mencakup data yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi sumber komunikasi serta tujuannya, tanggal, waktu, dan durasinya, jenisnya, serta peralatan pengguna (pasal 251b(1)); pasal 251i mendefinisikan data tersebut untuk akses internet, email, dan telepon internet.

Dalam Ekimdzhiev and Others v. Bulgaria (no. 70078/12, 11 Januari 2022), Mahkamah menemukan pelanggaran Pasal 8 terkait pengawasan rahasia serta retensi dan akses selanjutnya terhadap data komunikasi. Mahkamah mencantumkan di antara kekurangan tersebut aturan internal tentang penyimpanan dan pemusnahan materi pengawasan yang tidak dipublikasikan, serta otorisasi awal selama dua tahun untuk pengawasan demi keamanan nasional.

Mahkamah juga menemukan bahwa sistem pengawasan tidak memiliki independensi, kompetensi, dan kewenangan yang memadai, serta bahwa pengaturan pemberitahuannya terlalu sempit. Pada November 2020, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan inkonstitusional secara keseluruhan suatu perubahan yang mengizinkan data cell-ID yang diretensi digunakan untuk menegakkan langkah-langkah karantina. Urutan baris-baris tersebut adalah skor keamanan, dan lokasi server bukanlah rekomendasi.