VPN dengan server di Yordania

Hukum Kejahatan Siber No. 17 tahun 2023 memungkinkan jaksa atau pengadilan memerintahkan penyedia untuk menyerahkan data yang mengidentifikasi pemilik atau pengguna situs atau sistem serta menyimpan data secara segera (pasal 33(a)); hukum tersebut tidak menetapkan periode apa pun. Apakah salah satu hukum tersebut berlaku bagi operator VPN tidak dipastikan.

Berdasarkan pasal 33 Hukum Kejahatan Siber, jaksa atau pengadilan dapat memerintahkan penyedia atau platform untuk menghapus, memblokir, atau mencegat konten, atau melarang pengguna untuk sementara. Jika penyedia tidak merespons, sistem, platform, atau layanan, maupun konten, dapat diblokir, dan penolakan dikenai denda 15,000 hingga 30,000 dinar.

Pasal 37 mewajibkan platform asing yang memiliki lebih dari 100,000 pelanggan di Yordania untuk mendirikan kantor di kerajaan tersebut; ketidakpatuhan dapat mengakibatkan larangan iklan dan pengurangan bandwidth.

Pasal 15(a) menghukum penerbitan berita palsu yang menargetkan keamanan nasional dan ketenteraman masyarakat, atau pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan terhadap siapa pun, sedangkan pasal 16 menghukum penis materialisasi kepada seseorang atas perbuatan yang dapat menghancurkan reputasinya, masing-masing dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga bulan atau denda 5,000 hingga 20,000 dinar, atau keduanya; pasal 17 menghukum konten yang menghasut kebencian atau hasutan dengan pidana penjara satu hingga tiga tahun atau denda yang sama.

Pasal 12 menghukum penggunaan alamat IP palsu atau milik pihak ketiga dengan maksud melakukan kejahatan atau mencegah pengungkapannya (sekurang-kurangnya enam bulan atau 2,500 hingga 25,000 dinar). Alamat IP merupakan alat bukti (pasal 36(c)), dan penyidik dapat memeriksa perangkat serta jaringan dengan izin jaksa atau pengadilan (pasal 32).

Pasal 18 Konstitusi menganggap komunikasi pos, telegraf, telepon, dan sarana komunikasi lainnya sebagai rahasia, yang tidak dapat dipantau, diperiksa, ditangguhkan, atau disita kecuali berdasarkan perintah yudisial sesuai dengan hukum. Pasal 56 Hukum Telekomunikasi menjadikan telekomunikasi privat bersifat rahasia dengan tanggung jawab hukum. Urutan baris adalah skor keamanan, dan titik keluar server bukan rekomendasi.