VPN dengan server di Panama

Kewajiban menyimpan data berakhir enam bulan setelah data tersebut dibuat; berdasarkan permintaan otoritas yudisial atas data tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan lagi untuk data itu (pasal 6). Retensi tidak pernah mencakup penyadapan atau akses terhadap isi komunikasi (pasal 7). Apakah undang-undang ini berlaku bagi operator VPN tidak dipastikan.

Jaksa meminta data melalui resolusi beralasan, yang tunduk pada peninjauan yudisial setelahnya (pasal 12). Operator harus menjawab dalam lima hari kerja untuk data dalam periode enam bulan dan lima belas hari untuk periode yang diperpanjang (pasal 13). Data yang disimpan bersifat rahasia (pasal 10) dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, dengan ancaman sanksi pidana (pasal 8).

Law 51 of 2009 tidak menetapkan kewajiban pemblokiran bagi operator; satu-satunya ketentuan yang menyentuh isi komunikasi, pasal 7, menjaga agar retensi tidak mencakup isi komunikasi.

Kitab Undang-Undang Pidana menghukum penghinaan, yaitu pelanggaran terhadap martabat, kehormatan, atau kesopanan seseorang secara tertulis atau dalam bentuk apa pun, dengan denda harian selama 60 hingga 120 hari (pasal 193), serta tuduhan palsu atas perbuatan yang dapat dipidana dengan denda harian selama 90 hingga 180 hari (pasal 194). Jika dilakukan melalui media massa atau sistem komputer, hukumannya menjadi pidana penjara selama enam hingga dua belas bulan untuk penghinaan dan dua belas hingga delapan belas bulan untuk fitnah, atau denda harian yang setara (pasal 195).

Pembuktian kebenaran membebaskan terdakwa dari fitnah (pasal 197), dan pencabutan pernyataan secara terbuka yang disetujui oleh pihak yang dirugikan menghapus pertanggungjawaban (pasal 196). Jika pihak yang dirugikan adalah pejabat publik yang disebut dalam pasal 304 Konstitusi, pejabat terpilih, atau gubernur, tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan (pasal 196). Masuk tanpa izin ke basis data, jaringan, atau sistem dikenai pidana penjara selama dua hingga empat tahun (pasal 289).

Law 51 menempatkan akses data di balik resolusi beralasan dari jaksa yang ditinjau oleh pengadilan.

Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi titik keluar bukan rekomendasi.