VPN dengan server di Rusia

Undang-Undang 276-FZ, yang berlaku sejak November 2017, secara khusus menyasar VPN: atas permintaan Roskomnadzor, layanan harus terhubung ke daftar sumber daya yang dilarang milik negara, FGIS, dalam waktu 30 hari dan memblokir apa yang tercantum di dalamnya, atau akan diblokir sendiri.

Roskomnadzor memerintahkan pemblokiran berdasarkan Undang-Undang Informasi (149-FZ), dan sejak 2019 setiap penyedia akses harus memasang peralatan penyaringan yang dikendalikan negara. Facebook dan Instagram diblokir pada Maret 2022; pada Februari 2026 WhatsApp dikeluarkan dari sistem nama domain nasional, sementara Telegram dikenai pembatasan secara bertahap.

VPN juga menjadi sasaran tersendiri: Roskomnadzor melaporkan 469 layanan VPN diblokir pada Februari 2026, dan sejak Maret 2024 mempromosikan cara mengakali pemblokiran telah dilarang, dengan denda yang berlaku sejak September 2025.

Ya, dan dalam skala besar. Pasal 207.3 Kitab Undang-Undang Pidana, tentang “berita palsu” mengenai angkatan bersenjata, menetapkan hukuman hingga 15 tahun, dan pasal 280.3 menghukum tindakan “mendiskreditkan” angkatan bersenjata. Sejak 1 September 2025, pasal 13.53 Kitab Pelanggaran Administratif menetapkan denda sebesar 3,000–5,000 rubel untuk pencarian secara sengaja atas materi dalam daftar federal materi ekstremis; perkara pertama dibuka pada November tahun itu.

Pejabat menyatakan bahwa menggunakan VPN bukan pelanggaran hukum berdasarkan pasal tersebut. Yang terekspos adalah akun serta apa yang dipublikasikan atau dicari, bukan jaringannya.