VPN dengan server di Israel

Kepala biro penyidikan dan intelijen kepolisian juga dapat mewajibkan penyedia memasok data identitas pelanggan, nomor identifikasi perangkat, dan data pemetaan antena untuk basis data kepolisian (ss. 6–7). Penyedia dilarang memberi tahu pelanggan tentang suatu transfer, dengan ancaman hukuman dua tahun penjara (ss. 5, 11).

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Badan Keamanan Israel (5762-2002), Perdana Menteri dapat menetapkan dalam aturan jenis informasi dalam basis data penyedia yang diizinkan yang diperlukan Badan tersebut, dan penyedia wajib mentransfernya. Kepala Badan mengizinkan penggunaannya selama hingga enam bulan dan dapat memperbaruinya; aturan Perdana Menteri menetapkan berapa lama penyedia menyimpannya. Belum dipastikan apakah operator VPN merupakan pemegang lisensi berdasarkan salah satu undang-undang tersebut.

Menurut laporan pers, undang-undang yang disahkan pada 17 Juli 2017 memungkinkan hakim pengadilan distrik yang diberi kewenangan khusus oleh ketua pengadilan memerintahkan penyedia internet memblokir situs yang terkait dengan perjudian ilegal, prostitusi dan iklan pornografi anak, penjualan daring narkoba keras dan kanabinoid sintetis, serta situs web organisasi teroris. Pengadilan juga dapat memerintahkan mesin pencari menghapus situs tersebut dari hasil pencarian. Penyedia yang tidak mematuhi perintah itu menghadapi hukuman dua tahun penjara.

Pasal 24 Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, yang disahkan pada 2016, mengkriminalisasi, dalam keadaan tertentu, tindakan menunjukkan identifikasi dengan organisasi teroris: pujian atau dukungan di muka umum, menampilkan bendera atau simbolnya, serta mengucapkan slogan atau lagu kebangsaannya. Keanggotaan dalam organisasi teroris dan pemberian layanan kepadanya masing-masing dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Menteri Pertahanan menetapkan organisasi setelah menerima pertimbangan komite penasihat, dan Mahkamah Tinggi dapat meninjau penetapan tersebut.

Dalam HCJ 3809/08, yang diputuskan pada 28 Mei 2012, Mahkamah Tinggi menolak petisi terhadap Undang-Undang Data Komunikasi, tetapi menafsirkannya secara sempit: data komunikasi pribadi hanya dapat dikumpulkan untuk penyidikan tindak pidana konkret, dan jalur administratif hanya berlaku dalam kasus ekstrem ketika perintah pengadilan tidak dapat diperoleh.

Pada 26 April 2020, panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa pelacakan telepon terhadap pembawa coronavirus oleh Badan Keamanan tidak dapat dilanjutkan kecuali didasarkan pada undang-undang utama, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar secara serius hak konstitusional atas privasi. Urutan baris tersebut adalah skor keamanan, dan lokasi server bukanlah rekomendasi.