VPN dengan server di Nikaragua

Data tersebut mencakup nama dan alamat pengguna yang diberi alamat IP, waktu koneksi dan pemutusan koneksi, serta protokol dan port yang digunakan (pasal 3); data itu hanya boleh diberikan kepada Kepolisian Nasional atau Kejaksaan (pasal 4). Sejak Undang-Undang 1219 tahun 2024, Undang-Undang Kejahatan Siber berlaku bagi pelaku, kaki tangan, dan siapa pun yang memfasilitasi suatu pelanggaran, di dalam maupun di luar Nikaragua (pasal 2). Belum dipastikan apakah operator VPN termasuk operator yang tercakup.

Hakim pidana distrik, atas permintaan Kepolisian Nasional atau Kejaksaan, dapat memerintahkan seseorang untuk menyerahkan informasi yang tersimpan dalam suatu sistem informasi, memerintahkan penyedia layanan memberikan data tentang seorang pengguna, menyita suatu sistem, serta membuat isi suatu sistem tidak dapat diakses atau menghapusnya (Undang-Undang 1042, pasal 39). Retensi data lalu lintas, koneksi, dan akses dapat diperintahkan hingga sembilan puluh hari dan diperpanjang satu kali.

Pasal 30, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 1219 (11 September 2024), menghukum publikasi atau penyebaran, melalui teknologi informasi, jejaring sosial, atau aplikasi seluler, atas informasi palsu, terdistorsi, atau informasi lain yang sengaja menimbulkan keresahan, ketakutan, kepanikan, atau kecemasan dengan hukuman penjara tiga hingga lima tahun dan denda harian 300–500. Tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang dikenai hukuman penjara dua hingga empat tahun.

Informasi yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan berdasarkan ras, agama, atau politik, atau yang membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial, ketertiban umum, keamanan berdaulat, atau kesehatan masyarakat, dikenai hukuman penjara lima hingga sepuluh tahun. Kaki tangan menerima hukuman yang sama, sedangkan penyelenggara, penyandang dana, dan pihak yang memfasilitasi penyebaran massal menghadapi penambahan hukuman hingga dua pertiga; badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban (pasal 30 bis).

Undang-Undang Kejahatan Siber mewajibkan izin dari hakim pidana distrik untuk memperoleh dan menyimpan data dalam sistem informasi (pasal 39). Hal-hal yang tidak diatur di dalamnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 735 tentang kejahatan terorganisasi, dan Undang-Undang 787, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (pasal 45). Urutan baris menunjukkan skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.