VPN dengan server di Ekuador

Undang-Undang Organik Intelijen (Registro Oficial, Suplemen ke-4 Nomor 57, 11 Juni 2025) melangkah lebih jauh. Pasal 51 menetapkan bahwa operator wajib memberikan kepada badan-badan intelijen, berdasarkan permintaan yang beralasan, data komunikasi dan koneksi historis serta waktu nyata, lokasi seluler, dan informasi pengenal lainnya, hingga lima tahun ke belakang. Pasal 52 memungkinkan kepala entitas intelijen utama meminta retensi, pembukaan, atau penyadapan komunikasi.

Pada 4 Agustus 2025, kamar penerimaan Mahkamah Konstitusi (perkara 86-25-IN) menangguhkan sementara pasal 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, dan 55 sambil menunggu putusan atas pokok perkara. Apakah operator VPN merupakan operator dalam ketentuan ini belum dipastikan.

Kode Pidana Komprehensif (COIP) menghukum fitnah (pasal 182) dengan pidana penjara enam bulan hingga dua tahun, serta menghukum diskriminasi (pasal 176) dan tindakan kebencian (pasal 177).

Identifikasi akun di balik unggahan yang dituntut berdasarkan pasal 176, 177, atau 182 dilakukan melalui penyadapan berdasarkan pasal 476 atau, bagi badan-badan intelijen, melalui kewajiban data dalam pasal 51 Undang-Undang Intelijen yang dijelaskan di atas.

Dalam putusan 77-16-IN/22 tertanggal 27 Januari 2022, Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal 476 sebagai persyaratan bahwa penyadapan harus sesuai, diperlukan, dan proporsional, serta memerintahkan agar materi yang tidak relevan dimusnahkan secara ex officio di bawah pengawasan hakim yang berwenang. Mahkamah juga menyatakan bahwa pengawasan yudisial harus mencakup peninjauan ex post setelah periode yang diizinkan berakhir.

Mahkamah menyatakan bagian-bagian dari peraturan kejaksaan tentang penyadapan konstitusional hanya dengan syarat-syarat yang dinyatakan. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.