VPN dengan server di Mauritania

Hakim penyidik juga dapat memerintahkan penyedia untuk mengumpulkan data lalu lintas secara real time, sesuai kemampuan teknisnya (pasal 45), dan menyadap konten untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya sekurang-kurangnya empat tahun (pasal 46). Polisi yudisial dapat melakukan sendiri tindakan berdasarkan pasal 39 sampai 45; penyadapan memerlukan izin jaksa (pasal 47). Penyedia terikat pada kerahasiaan profesi. Undang-undang ini tidak menetapkan periode retensi yang berlaku umum.

Pasal 33 Undang-Undang No. 2018-022 tentang pertukaran elektronik mewajibkan penyedia layanan menyimpan, selama jangka waktu tertentu, data yang mengidentifikasi siapa pun yang membantu membuat konten layanan yang mereka tawarkan kepada publik. Dekret Dewan Menteri menetapkan data dan lamanya retensi. Pelanggaran dikenai denda 500,000 hingga 50,000,000 ouguiya (pasal 36). Belum dipastikan apakah salah satu dari kedua undang-undang tersebut berlaku bagi operator VPN.

Berdasarkan pasal 36 undang-undang tentang kejahatan siber, pengadilan yang telah menjatuhkan putusan bersalah kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dapat memerintahkan orang yang secara hukum bertanggung jawab atas situs tersebut, serta setiap orang yang memenuhi syarat, untuk memblokir akses ke situs itu, memblokir hosting-nya, atau memutus akses ke situs itu. Pelanggaran terhadap perintah tersebut dihukum dengan penjara selama satu minggu hingga satu bulan dan denda 50,000 hingga 500,000 ouguiya.

Pasal 29 Undang-Undang No. 2018-022 tentang pertukaran elektronik mewajibkan penyedia layanan menawarkan kepada publik sistem teknis untuk membatasi akses, termasuk penyaringan konten ilegal berdasarkan kategori dan membuat situs pornografi tidak dapat diakses; kedua jenis penyaringan tersebut berjalan secara otomatis dalam layanan yang ditawarkan kepada pengguna.

Undang-undang tersebut juga mengkriminalisasi penyediaan gambar pornografi melalui sistem komputer (pasal 15–16, dua hingga empat tahun) dan materi seksual anak (pasal 17–20, tiga hingga tujuh tahun).

Pasal 21 menghukum pengiriman atau penyediaan melalui sistem komputer atas teks, gambar, atau suara apa pun yang menyinggung nilai-nilai Islam, dengan pidana penjara satu hingga empat tahun dan denda 200,000 hingga 3,000,000 ouguiya, selain pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 22 dan 23 menghukum penghinaan rasial secara daring dan hasutan kebencian rasial (satu bulan hingga satu tahun). Pasal 27 menafsirkan keraguan untuk mendukung kebebasan berekspresi, kecuali terkait prinsip-prinsip suci Islam.

Undang-undang tentang perlindungan simbol nasional, yang disahkan oleh Majelis Nasional pada 9 November 2021, menetapkan dalam pasal 2, sebagaimana diuraikan oleh organisasi masyarakat sipil, pidana penjara dua hingga empat tahun untuk penggunaan platform digital guna merusak “nilai-nilai tetap dan prinsip-prinsip suci Islam”, persatuan nasional atau integritas wilayah, atau untuk menghina Presiden, bendera, atau lagu kebangsaan.

Pemegang akun diidentifikasi melalui perintah data pelanggan berdasarkan pasal 44, serta melalui data identifikasi yang diwajibkan oleh pasal 33 Undang-Undang No. 2018-022 untuk disimpan oleh penyedia layanan.