VPN dengan server di Puerto Riko

Operator yang menyediakan atau menagihkan layanan telepon bertarif menyimpan catatan panggilan selama 18 bulan (47 C.F.R. § 42.6). Penyedia juga dapat diwajibkan mengungkapkan nama dan alamat pelanggan, catatan koneksi atau waktu sesi, identitas pelanggan termasuk alamat jaringan yang ditetapkan sementara, serta sarana pembayaran melalui subpoena administratif, subpoena grand jury, atau subpoena persidangan (§ 2703(c)(2)). Belum dipastikan apakah operator VPN merupakan penyedia dalam ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 178 KUHP Persemakmuran (Undang-Undang 146 tahun 2012, sebagaimana diubah; revisi 5 Agustus 2026) menghukum, sebagai pelanggaran ringan berupa gangguan terhadap ketenteraman pribadi, tindakan menulis atau berbicara kepada orang lain melalui sistem telematika atau sarana lain dengan bahasa yang mengancam, menghina, cabul, atau mesum, serta menelepon seseorang berulang kali untuk mengganggunya.

KUHP menghukum pelanggaran komunikasi pribadi: memperoleh dokumen, surat, atau email milik orang lain tanpa kewenangan, menyadap telekomunikasi dengan cara apa pun, atau mengambil catatan komunikasi yang disimpan oleh entitas layanan, dikenai pidana penjara tetap selama tiga tahun (pasal 171). Ancaman bahaya tertentu terhadap seseorang atau keluarganya merupakan pelanggaran ringan, dan menjadi kejahatan berat dengan pidana tiga tahun apabila sebuah gedung atau fasilitas transportasi umum dievakuasi akibatnya (pasal 177).

Identifikasi pengirim dilakukan melalui jalur subpoena dalam jawaban pertama, yang dapat menjangkau alamat jaringan yang ditetapkan sementara.

Pasal II, bagian 10 Konstitusi Persemakmuran, yang disahkan pada 6 Februari 1952, menyatakan bahwa penyadapan dilarang, surat perintah penangkapan dan penggeledahan hanya dapat diterbitkan oleh otoritas yudisial berdasarkan kemungkinan sebab, dan bahwa bukti yang diperoleh dengan melanggar bagian tersebut tidak dapat diterima di pengadilan.

Pada 22 Juni 2018, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam Carpenter v. United States bahwa perolehan catatan lokasi menara seluler historis oleh Pemerintah merupakan penggeledahan berdasarkan Amendemen Keempat, yang umumnya memerlukan surat perintah. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi server bukan rekomendasi.