VPN dengan server di Bosnia dan Herzegovina

Perintah tersebut juga dapat dikeluarkan terhadap orang yang diduga menyampaikan informasi kepada atau dari pelaku, atau yang perangkat telekomunikasinya digunakan oleh pelaku (par. 3). Operator wajib memungkinkan pelaksanaan tindakan tersebut (par. 4). Pasal tersebut memerintahkan penyerahan informasi yang dimiliki operator dan tidak menetapkan periode retensi. Apakah ketentuan ini berlaku bagi operator VPN belum dipastikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bosnia dan Herzegovina, sebagaimana diubah berdasarkan keputusan Perwakilan Tinggi tertanggal 22 Juli 2021, juga menghukum tindakan membenarkan, menyangkal, atau meremehkan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara terbuka (pasal 145a).

Pasal 145a(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara tersebut menghukum siapa pun yang secara terbuka menghasut kekerasan atau kebencian terhadap suatu kelompok atau anggota kelompok dengan hukuman penjara tiga bulan hingga tiga tahun, apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Informasi tentang siapa yang menggunakan layanan telekomunikasi dapat diperoleh dari operator berdasarkan pasal 72a.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Intelijen dan Keamanan, pemantauan komunikasi memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Bosnia dan Herzegovina atau hakim yang ditunjuk (pasal 77). Dalam Putusan U-21/16 tertanggal 1 Juni 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 78(3)–(5) tidak sesuai dengan Konstitusi dan pasal 8 Konvensi Eropa, karena diskresi untuk memperpanjang perintah tidak ditetapkan secara jelas.

Komisi Bersama dari kedua majelis Majelis Parlemen mengawasi badan tersebut (pasal 18), dan orang yang dipantau harus diberi tahu setelahnya kecuali hal itu akan membahayakan tugas badan tersebut (pasal 77). Urutan baris merupakan skor keamanan, dan lokasi titik keluar bukan rekomendasi.