VPN dengan server di Peru

Berdasarkan pasal 3, unit penyidikan kepolisian meminta akses segera kepada unit khusus atas data lokasi telepon, apabila perkara tersebut merupakan tindak pidana tertangkap tangan yang diancam hukuman lebih dari empat tahun dan datanya sangat diperlukan. Undang-Undang 32303 bulan April 2025 menambahkan bahwa akses harus diotorisasi dan dilakukan dengan jaminan yang semestinya.

Regulator telekomunikasi OSIPTEL mencatat pada Januari 2025 bahwa dekret tersebut belum pernah memiliki peraturan pelaksana. Rancangan Undang-Undang 9877/2024-CR akan memperpanjang periode daring untuk data terkait anak di bawah umur menjadi delapan belas bulan. Apakah operator VPN merupakan operator berdasarkan dekret tersebut belum dipastikan.

Undang-Undang 31557 bulan Agustus 2022 tentang perjudian jarak jauh dan taruhan olahraga menetapkan kementerian pariwisata (MINCETUR) sebagai pengawas. Selain denda hingga 200 unit pajak, undang-undang tersebut mengizinkan langkah tambahan, termasuk pemblokiran IP, URL, halaman web, atau aplikasi milik operator yang tidak berizin.

Undang-Undang 32303 memungkinkan OSIPTEL, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan kementerian dalam negeri, kepolisian, layanan pemasyarakatan, layanan penuntutan, atau pengadilan, mewajibkan operator seluler menangguhkan saluran, memblokir IMEI perangkat yang diubah, dikloning, atau tidak valid, atau membatalkan layanan seluler untuk perangkat yang terkait dengan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dekret Legislatif 635) menghukum penghinaan (pasal 130) dengan kerja sosial atau denda harian, dan penuduhan tindak pidana secara palsu terhadap seseorang (pasal 131) dengan denda harian. Pencemaran nama baik di hadapan beberapa orang (pasal 132) dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun dan denda harian; jika dilakukan melalui pers atau sarana komunikasi sosial lainnya, hukumannya satu hingga tiga tahun dan 120 hingga 365 denda harian. Tindak pidana ini hanya dituntut berdasarkan pengaduan privat (pasal 138).

Data yang disimpan operator dapat disampaikan kepada layanan penuntutan melalui pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan otorisasi yudisial.

Dalam perkara habeas data yang diputus pada 5 Desember 2022 (Exp. 02834-2018-PHD/TC), Mahkamah Konstitusi memerintahkan kementerian dalam negeri untuk memberikan alasan tertulis atas Dekret 1182.

Mahkamah menyatakan bahwa protokol untuk mengakses data lokasi dan audit atas penggunaan dekret tersebut oleh inspektorat kementerian dan kepolisian merupakan informasi yang dirahasiakan, serta menyatakan permintaan statistik mengenai penggunaan protokol tersebut tidak dapat diterima. Urutan baris adalah skor keamanan, dan lokasi titik keluar bukan rekomendasi.